Opini : Sebuah Refleksi Menjelang Pilpres

MEMIMPIKAN KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN

(Refleksi, menjelang suksesi Pemerintahan)

Penulis bukan ahli ekonomi, bukan pula pengusaha, tapi sebagai bagian dari masyarakat, saya ingin mencoba mencurahkan kegundahan dan mungkin juga kegundahan dari sebagian besar anda atas apa yang terjadi pada Negeri tercinta yang kaya raya ini.

Ditengah hingar bingarnya pesta demokrasi menjelang Pilpres 2014, jika kita simak memang visi misi capres hampir semua mengusung tema utama kemandirian dan kedaulatan, termasuk didalamnya adalah kedaulatan pangan dan
kemandirian dalam pengelolaan SDA. Walaupun saya dan mungkin juga anda  masih bertanya apakah itu benar-benar keluar dari hati sanubari atau hanya sekedar retorika sebagai bagian dalam membangun opini positif untuk mendapatkan dukungan masyarakat? Saya tidak berani berspekulasi, namun faktanya selama beberapa dekade tetap saja bangsa ini belum mandiri secara utuh.

Kita bisa tengok, di sektor Energi dan SD Mineral misalnya, sejak Negeri ini berdiri rasanya nyaris kekayaan alam hanya sebagai ladang ekspolitasi asing, sepanjang sejarah pergantian Pemerintahan  kontrak ekspliotasi SDA terus  berlanjut. Inilah yang menjadi preseden buruk bagi bangsa ini, sehingga siapapun Presidennya diprediiksi sulit untuk keluar dari lingkaran setan ini, hanya Presiden yang mempunyai ketegasan, dan keberanian untuk mendobrak kekuatan asing yang luar biasa besar itu. Figur Pemimpin negara seperti Huge Chavez (Venezuela) yang berani memilih kebijakan yang kontra negara kapitalis, hanya untuk menunjukan bahwa bangsanya mampu mandiri dan berdaulat patut menjadi tauladan. Kita sangat memimpikan Pimpinan kuat seperti ini, berani mengambil resiko untuk kebaikan jangka panjang. Jika tidak, maka Kemandirian hanyalah mimpi, bangsa ini akan menderita “koma” berkepanjangan, bangsa ini akan menderita pobia (ketakutan) dan hilang percaya diri, sehingga akan dengan mudah menjadi budak bagi negara-negara kapitalis.

Kita juga sering mendengar akhir-akhir ini bagaimana isu ketahanan pangan (food security) menjadi begitu strategis baik pada tataran global maupun nasional, seiring peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang seolah tidak terkendali yang menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat. Ada sesuatu yang ironis, bagi penulis kebijakan ketahanan pangan menjadi hal mutlak dalam upaya menjamin keberlanjutan kehidupan bangsa ini, namun sayangnya langkah dalam memperkuat ketahanan pangan terkadang ditempuh melalui cara-cara instan. Kebijakan importasi pangan sebagai barang kebutuhan pokok dan startegis seringkali dianggap menjadi senjata ampuh sebagai solusi yang justru memicu gejolak karena seringkali terjadi kesimpangsiuran data teknis terkait kondisi supply yang sebenarnya, sehingga mungkin tidak salah kalau beberapa pengamat ekonomi menyebut bahwa negeri ini sebenarnya telah dikendalikan para kartel. Bagi penulis, di Indonesia yang nota bene sebagai negara yang kaya SDA, maka filosofi ketahanan pangan harus diletakan dalam kerangka mendorong kedaulatan dan kemandirian pangan dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk berdaya.

Kebijakan ketahanan pangan dengan mengesampingkan kedaulatan pangan, maka sebenarnya negeri ini secara psikologis telah sakit. Lantas bagaimana mau bicara kedaulatan pangan kalau pada kenyataannya masyarakat petani tidak diberi akses untuk mandiri? Bagaiamana mau berdaulat pangan sementara sitem ekonomi sudah jelas mengarah pada sistem liberal, dimana negara membiarkan sektor strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak begitu saja diserahkan terhadap mekanisme pasar? Padahal jelas-jelas konstitusi negeri ini mengamanatkan adanya sebuah kemandirian ekonomi (lihat pasal 33 UUD 45). Ironis memang, dan kenyataannya ini terjadi pada sebuah negeri yang kaya raya, SDA yang melimpah dan SDM yang sebenarnya berkualitas namun tidak diberi ruang untuk berdaya.

Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai basis ketahanan pangan

Seluruh aspek kehidupan bangsa sangat bergantung bagaimana ketahanan pangan mampu diperkuat, dimana jika kita bicara ketahanan pangan, maka tidak akan bisa lepas dari peran dua sektor ini. Bayangkan bagaimana nasib dan keberlanjutan bangsa ini kedepan jika aspek ini tidak terpenuhi? Sehingga begitu strategisnya peran kedua sektor ini. Lantas, sudah sejauhmana posisi negara untuk menjamin kemandirian dan kedaulatan sektor ini? Sudahkan masyarakat produsen (petani/pembudidaya/nelayan) mandiri secara kuat dan berdaulat?

Saya mungkin tidak akan bicara kemandirian dan kedaulatan pangan jika kondisinya seperti di Singapura misalnya.. tapi ini berbeda, disebuah negara yang kaya raya, yang disuguhi begitu besar potensi SDA, potensi iklim, dan SDM. Akan sangat ironis, jika masalah pangan saja kita harus mengemis dari negara lain? Sepanjang pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu misalnya, kita disuguhi polemik terkait masalah importasi bahan pangan mulai dari bawang merah, bawang putih, beras, daging sapi, garam dan lainya. Ironisnya, kebijakan instan seringkali menimbulkan polemik karena tidak didukung oleh data kondisi supply yang akurat. Gejolak seperti ini terus berulang dan pemerintah terkesan hanya mengambil solusi instan untuk jangka pendek, bukan solusi untuk jangka panjang.

Ada dua faktor dalam rantai sistem pemenuhan kebutuhan pangan, yaitu keterjaminan supply and demand. Langkah instan dalam menjamin dua faktor tersebut mestinya mampu ditinggalkan dengan mendorong solusi yang akan berpengaruh jangka panjang terhadap kelancaran supply and demand. Kebiijakan importasi pangan untuk menjamin ketersediaan stock, dan operasi pasar untuk menstabilkan harga sesungguhnya tidak akan terjadi apabila akar permasalahan yang terjadi pada kedua faktor diatas mampu diselesaikan dengan baik.

Pertanyaannya, bagaimana mendorong kemandiran dan kedaulatan pangan, sementara masyarakat produsen harus berjibaku sendiri menghadapi ketidakstabilan usaha akibat adanya disparitas antara cost produksi yang tinggi dengan income yang minim? Bagaimana keberlanjutan usaha bisa terjamin sementara tidak ada dukungan terhadap penguatan kapasitas usaha? Dukungan permodalan dari Pemerintah masih terkesan bagaimana menambah jumlah pelaku usaha baru (mencetak), bukan memfasilitasi terhadap penguatan kapasitas usaha. Ditambah lagi keberpihakan porsi alokasi anggaran untuk sektor ini masih sangat minim dalam APBN. Skame kredit program yang diluncurkan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kenyataannya belum terimplemntasi sesuai harapan masyarakat. Serapan KUR masih terkendala penyediaan agunan yang masih memberatkan, ditambah image negatif (high risk) yang masih melekat pada pihak perbankan terhadap usaha di sektor ini. Inilah yang menyebabkan serapan KUR masih minim sampai saat ini.

Efesiensi produksi sebagai faktor pendukung peningkatan kkapasitas usaha juga masih jauh dari harapan. Ini bisa terlihat, berapapun tingkat produktivitas yang dihasilkan tetap saja masyarakat belum merasakan margin keuntungan yang optmal bahkan lebih banyak rugi. Betapa tidak, input produksi mulai dari pupuk, pakan, benih/bibit, dan sarana produksi lainnya masih sulit, kalauppun ada tidak mampu menjamin efesiensi karena selalu saja terjadi disparitas harga antara input produksi dengan harga jual hasil produksi. Di Sektor  Perikanan misalnya, isu pakan sampai saat ini masih menjadi faktor penghambat dimana harga pakan seolah semakin tidak terkendali mengikuti harga jual hasil produksi, padahal pakan memberikan share hampir 60% terhadap cost produksi. Ironisnya, bahan baku pakan pada kenyataannya masih impor, padahal kita punya potensi jika dikelola secara baik. Upaya pemerintah dalam menyusun rancangan Perpres tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Strategis, sudah saatnya memasukan pakan sebagai barang penting yang harus diintervensi pemerintah, apalagi perikanan saat ini menjadi sektor strategis.

Belum lagi masalah infrastruktur yang kenyataannya belum secara optimal dibangun dengan baik, padahal ini penting sebagai bagian dalam mendorong efesiensi produksi dan menjamin konektivitas supply and demand.

Oleh karena itu, jika bicara supply, maka satu-satunya jalan untuk menjamin ketersediaan stock adalah dengan meperkuat peran masyarakat produsen. Dalam kerangka menjamin kedaulatan pangan, maka masyarakat produsen harus diposisikan sebagai subjek pembangunan bukan objek. Sebagai subjek maka masyarakat produsen harus diberi ruang seluas-luasnnya untuk mandiri melalui peran pemberdayaan. Disinilah seharusnya Pemerintah memainkan peran sebagai regulator dan fasilitator yang efektif. Kebijakan harus mampu menjamin dalam memberi ruang terhadap kemudahan akses yang dibutuhkan oleh masyarakat produsen.

Saya dan  masyarakat berharap bahwa pemerintahan mendatang untuk serius mendorong terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan, yaitu: (i) intensifikasi harus didorong sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan hasil produksi yang berdaya saing dengan tetap menjamin efesiensi usaha melalui informasi dan penerapan teknologi yang efektif; (ii) jaminan keterjangkauan bagi penyediaan  input produksi seperti pupuk, pakan dan sarana produksi lainnya ; (iii) jangkauan terhadap keberpihakan akses permodalan bagi penguatan kapasitas usaha; (iv) infrastruktur mutlak harus segera dibangun dan dibenahi sebagai kunci dalam menjamin efesiensi dan supply terhadap masyarakat konsumen. Gejolak pasar yang seringkali terjadi salah satunya sebagai akibat tersendatnya supply akibat infrastruktur yang buruk; (v) Kebijakan tata ruang (RTRW) yang memberiikan porsi besar terhadap penggembangan sektor pertanian dan perikanan; (vi) pembatasan bahkan penghentian terhadap alih fungsi lahan untuk industri; (vii) mendorong pengembangan (ekstensifikasi) pertanian dan perikanan berbasis pemberdayaan masyarakat; (viii) mendorong sisitem ekonomi gotong royong melalui pengembangan kelembagaan (kelompok tani, lembaga keuangan mikro dll)) di sentral-sentral produksi; (ix) meningkatkan daya beli masyarakat konsumen; dan (x) mendorong perangkat pemerintah seperti BUMN untuk lebih berperan dalam rangka menjamin kemudahan akses produksi bagi masyarakat produsen, dan menjamin ketersediaan stok bagi masyarakat konsumen.

Suksesi Pemerintahan yang akan kita jelang pada tahun ini, mudah-mudahan akan melahirkan Pemimpin yang tegas, berani mengambil resiko untuk kebaikan jangka panjang, dan mampu menjamin jalannya rantai sistem usaha sektor pertanian dan perikanan yang kuat, mandiri dan berdaulat demi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Semoga,..